Tarif Pelayanan Puskesmas di Karanganyar Naik Mulai Februari 2021

Tarif Pelayanan Puskesmas di Karanganyar Naik Mulai Februari 2021

Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menerapkan tarif baru untuk layanan kesehatan rawat jalan di seluruh puskesmas bagi pasien non-BPJS Kesehatan. Semula tarif Rp 5.000 menjadi Rp 15.000 atau naik tiga kali lipat.

Seperti yang diketahui, sejumlah akun Instagram dari beberapa puskesmas di Karanganyar sudah mengunggah pengumuman terkait kenaikan tarif tersebut.

Mereka menyampaikan bahwa tarif pelayanan rawat jalan di puskesmas naik menjadi Rp 15.000 per orang. Sebelumnya, puskesmas memasang tarif Rp 5.000 per orang bagi pasien non-BPJS. Artinya, tarif pelayanan rawat jalan di puskesmas naik 200%.

Pada hari Rabu (3/2/2021) kemarin, Purwati selaku Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar mengatakan, “Sosialisasi (kenaikan tarif) sudah dilakukan sejak 1 Januari 2021. Tapi mulai diterapkan pada 1 Februari 2021”.

Baca Juga:  Proyek Masjid Kado Pangeran Arab Belum Mulai, Ini Penjelasan Gibran

Ia menyampaikan bahwa tarif pelayanan kesehatan puskesmas belum pernah ada kenaikan sejak 2010 lalu. Kenaikan tarif tersebut dilakukan menyusul beralihnya status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak akhir 2018

“Dasarnya kan Peraturan Bupati [Perbup] No.69/2020 tentang Tarif Pelayanan Puskesmas. Salah satu poin mengatur penyesuaian tarif rawat jalan. Tarif disesuaikan dengan kondisi sekarang. Tarif lama itu Rp 5.000. Selama sepuluh tahun Rp 5.000. Uang Rp 5.000 sepuluh tahun lalu dengan sekarang kan berbeda”, imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa perubahan status puskesmas menjadi BLUD berimbas pada kewenangan mengatur rumah tangga sendiri.

Terkait struktur tarif, menurut Purwati, mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kompetitor. Sehingga nantinya puskesmas dapat mandiri dalam pengelolaan dan perawatan.

Baca Juga:  Gibran Beri Sinyal Lanjutkan Proyek Masjid Sriwedari

“BLUD itu keleluasaan pengembangan layanan, output-nya peningkatan pekerja. Dulu semua tergantung Pemkab. Pemerintah masih mendampingi dalam hal program. Misal Covid-19 ini, pemerintah mendukung APD”.

Ia juga berharap bahwa masyarakat yang akan memeriksa kesehatan dan tidak memiliki BPJS kesehatan faskes 1 puskesmas bisa menyesuaikan tarif tersebut. Dia mengaku besaran tarif beragam, tergantung pelayanan kesehatan yang didapat.

Purwati mengatakan salah satu alasan perubahan tarif agar masyarakat yang belum mengikuti BPJS kesehatan segera mendaftar.

Tags: , ,