Tentang Pendampingan, KPK dan Pertamina Rapat Tertutup

Tentang Pendampingan, KPK dan Pertamina Rapat Tertutup

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan secara tertutup dengan pihak PT Pertamina (Persero) di Gedung KPK Jakarta. Selanjutnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar didampingi Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan bersama Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati kemudian menggelar acara konferensi pers.

Nicke dalam kesempatan ini mengatakan, dirinya (Pertamina) telah meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pedampingan yang dimaksud adalah mengenai sejumlah permasalahan strategis yang saat ini sedang dihadapi Pertamina.

“Kami (Pertamina) tadi memaparkan seluruh permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pertamina serta program-program strategis dan juga kaitannya dengan dukungan yang kami perlukan dari KPK agar seluruh program-program strategis ini dapat kami jalankan dengan baik dan sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah,” kata Nicke Widyawati di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan. Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2020).

“Kami menyampaikan beberapa permasalahan strategis, yang pertama di bidang hulu migas, tren dari produksi dan cadangan ini terus menurun di mana Indonesia sudah menjadi net importir. OIeh karena itu, perlu ada upaya yang strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan ataupun produksi,” jelas Nicke.

Menurut Nicke, dirinya juga menyampaikan mengenai kapasitas kilang minyak Pertamina yang masih kurang sehingga sebagian dari produksi BBM (Bahan Bakar Minyak) di Indonesia masih bergantung dari impor (dipasok dari luar negeri).

Baca Juga:  Sidang Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup dan Denda Rp 10 Triliun

“Yang kedua, ini kaitannya dengan kilang di mana sama-sama kita ketahui hari ini sebagian dari produksi BBM (Bahan Bakar Minyak) kita masih bergantung dari impor. Oleh karena itu, penting kemudian Pertamina untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri ini dapat dipenuhi,” terang Nicke.

“Kami (Pertamina) juga punya sumber daya, yaitu batu bara yang dapat kami olah menjadi pengganti LPG. Ini pun tentu perlu penetapan dan kebijakan untuk volume maupun harga dari batu bara ini sehingga ini masuk ke ekonominya lebih “sustain” menggantikan LPG yang diimpor,” tambahnya.

Nicke mengatakan, pendampingan dari KPK melalui tim pencegahan (Kedeputian Pencegahan KPK) yang telah berjalan dengan sangat baik, yakni telah penyelamatan sejumlah aset milik Pertamina.

“Ada dua (2) yang kita lakukan kerja sama, yaitu di Sumatera Selatan (Sumsel) dan terakhir di Kalimantan Barat (Kalbar) dimana dari dua (lokasi) itu saja Pertamina dibantu oleh KPK tentunya menyelamatkan Rp9,5 triliun nilai asetnya dan aset ini akan kita optimalkan kita berdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah-daerah tersebut,” tegas Nicke.

Baca Juga:  KPK Sambut Baik Perpres Supervisi

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam kesempatan yang sama mengatakan, pertemuan antara KPK dengan Pertamina itu sebenarnya merupakan tindak lanjut atas perjanjian kerjasama nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Karena MoU (Memorandum of Understanding) itu ada di Kementerian BUMN sementara Pertamina adalah bagian dari Kementerian BUMN, sehingga kita kemudian membuat perjanjian kerja sama,” kata Lili Pintauli Siregar.

“Rencananya kita (KPK) di situ juga akan menuangkan beberapa poin karena Pertamina sebagai BUMN dan kemudian KPK mempunyai tugas dalam program pencegahan (tindak pidana korupsi) salah satunya,” jelasnya.

Menurut Lili, dalam kerja sama tersebut nantinya juga memuat beberapa item yang berhubungan dengan pencegahan korupsi agar BUMN termasuk Pertamina dapat bekerja dengan baik.

“Apakah di dalamnya mengaitkan tentang program petukaran data, bagaimana mekanisme pendanaan, pengkajian penelitian seperti apa, kemudian berhubungan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) tetapi hal-hal ini nanti akan lebih detil dibahas di bawah naungannya Pak Pahala (Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan KPK),” pungkas Lili Pintauli Siregar.

Tags: , ,