Terbukti Korupsi Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 5 Tahun Penjara

Terbukti Korupsi Bakamla, Dirut PT CMI Dituntut 5 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis Direktur Utama (Dirut) PT Compact Microwave Indonesia Teknologi (PT CMI Teknologi) Rahardjo Pratjihno 5 tahun pidana penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut hakim, Rahardjo dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2016.

Yang dimaksud dengan proyek di Bakamla tersebut adalah pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS). Proyek tersebut berpotensi telah merugikan anggaran keuangan negara sebesar Rp63,829 miliar.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Rahardjo Pratjihno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Muslim Ketua Majelis Hakim di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020).

Sementara itu, vonis majelis hakim itu sebenarnya lebih rendah dibanding tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa saat itu menuntut agar terdakwa Rahardjo divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hakim juga mewajibkan Rahardjo membayar uang pengganti sebesar Rp 15,14 miliar sesuai dengan keuntungan yang dia terima selama ini.

“Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 15,14 miliar dengan ketentuan jika dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun,” tegas Ketua Majelis Hakim.

Baca Juga:  Dugaan Langgar Kode Etik, ICW Laporkan Ketua KPK dan Deputi Penindakan KPK ke Dewas Pengawas

Sementara itu, putusan Majelis Hakim terkait uang pengganti itu jauh lebih rendah jika dibandingkan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Rahardjo membayar uang pengganti sebesar Rp 60,32 miliar. Sebagai informasi, dalam persidangan ini, terdakwa Rahardjo Pratjihno sendiri tidak hadir secara langsung di pengadilan Tipikor Jakarta.

Rahardjo hanya mengikuti jalannya persidangan pembacaan vonis atau putusan dari gedung KPK via online (video conference) secara langsung dari Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sedangkan JPU KPK, Ketua dan Anggota Majelis Hakim dan sebagian penasihat hukum tetap mengikuti jalannya persidangan di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesempatan ini, hakim menyatakan Rahardjo dan PT CMI Teknologi menikmati keuntungan sebesar Rp 60,329 miliar dan juga memperkaya orang lain yaitu bekas staf khusus (narasumber) bidang perencanaan dan keuangan Bakamla Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sebesar Rp 3,5 miliar.

Sebagai informasi, PT CMI Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengadaan produk-produk teknologi komunikasi dan telah beberapa kali menjadi rekanan (penyedia barang/jasa) bagi instansi pemerintahan.

Kasus ini berawal pada Maret 2016, saat itu Rahardjo mengusulkan kepada Kepala Bakamla (Arie Soedewo) dan Kepala Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla Arief Meidyanto agar Bakamla mempunyai jaringan backbone sendiri (independen). Jaringan itu nantinya akan terhubung dengan satelit dalam upaya pengawasan keamanan laut atau Backbone Surveillance yang terintegrasi dengan BIIS.

Bakamla kemudian mengajukan anggaran dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016 senilai total Rp 400 miliar untuk pengadaan proyek tersebut.

Baca Juga:  KPK Jelaskan Kontruksi Kasus Suap Wali Kota Tasikmalaya

Ali Fahmi kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Keuangan sebelum pembahasan anggaran di Komisi I DPR.

PT CMI Teknologi kemudian dinyatakan sebagai pihak pemenang dalam proses lelang pekerjaan pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS Bakamla TA 2016 dengan nilai penawaran Rp 397,006 miliar. Namun ternyata pada Oktober 2016, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui anggaran BCSS tersebut sebesar Rp 170,579 miliar.

PT CMI Teknologi lalu melakukan subkontraktor dan pembelian sejumlah barang yang termasuk pekerjaan utama ke 11 perusahaan. Namun hingga akhir batas waktu 31 Desember 2016, ternyata Rahardjo tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, bahkan ada sejumlah alat yang baru dapat dikirim dan dilakukan instalasi pada pertengahan 2017.

Namun PT CMI Teknologi tetap dibayar yaitu sebesar Rp 134,416 miliar. Dari jumlah tersebut, ternyata biaya pelaksanaan hanya sebesar Rp 70,587 miliar sehingga terdapat selisih sebesar Rp 63,829 miliar sebagai yang merupakan keuntungan dari pengadaan sejumlah proyek di Bakamla.

Nilai keuntungan tersebut dikurangi dengan pemberian kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sebesar Rp 3,5 miliar sehingga Rahardjo selaku pemilik PT CMI Teknologi mendapat penambahan kekayaan sebesar Rp 60,329 miliar.

Pengadaan proyek yang dilaksanakan oleh PT CMI Teknologi tersebut pada akhirnya tidak dapat dipergunakan sesuai tujuan yang diharapkan karena kualitas sistemnya belum berfungsi dengan baik.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Ahli Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada 29 Oktober 2019 menyatakan bahwa meskipun semua kebutuhan yang telah dijanjikan dalam kontrak dapat dipenuhi oleh kontraktor, namun secara fungsi tidak dapat didemonstrasikan dengan baik atau dengan kata lain tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Tags: , ,