Tiga Saksi Kembali Diperiksa KPK di Kasus Jembatan Waterfront City

Tiga Saksi Kembali Diperiksa KPK di Kasus Jembatan Waterfront City

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa 3 orang saksi untuk tersangka Adnan (AN). Yang bersangkutan sebelumnya diketahui merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri pada hari Senin (12/10/2020) mengatakan, “Tiga (3) orang dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka AN (Adnan)”.

Ia menjelaskan, saksi-saksi yang dipanggil adalah Dwi Susanto pegawai PT Wijaya Karya, Ali Mahfuzh staf Pengadaan PT Wijaya Karya dan Teguh Agung Lukmawan Manager Proyek Pembangunan Jembatan Bangkinang (Waterfront City) di Kabupaten Kampar, Riau.

Sebelumnya penyidik KPK telah menetapkan Adnan bersama Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya I Ketut Suarbawa (IKT) sebagai tersangka.

Kadua orang tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Maret 2019. Namun penyidik KPK baru menahan kedua tersangka itu pada 29 September 2020.

Kedua tersangka tersebut disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Baca Juga:  Kasus Korupsi Eks Bupati Lampung Tengah, KPK Dalami Keterangan 5 Saksi

Kasus ini berawal saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar mencanangkan rencana pembangunan proyek strategis diantaranya adalah pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.

Kemudian pada 2013, Adnan mengadakan pertemuan di Jakarta bersama I Ketut Suarbawa dan beberapa pihak lainnya. Dalam pertemuan itu, Adnan diduga memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan engineer’s estimate kepada I Ketut Suarbawa.

Pada Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang itu dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kemudian pada Oktober 2013, ditandatangani kontrak Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Rp 15.198.470.500,00 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Setelah kontrak tersebut, Adnan meminta pembuatan engineer’s estimate pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan dan I Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

Baca Juga:  Sidang Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup dan Denda Rp 10 Triliun

KPK menduga kerja sama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

KPK menduga tersangka Adnan diduga menerima uang “commitment fee” sebesar Rp 1 miliar atau 1 persen dari total nilai nilai kontrak proyek pembangunan jembatan Waterfront tersebut.

KPK menduga telah terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengaturan proses lelang tender yang melanggar hukum yang diduga dilakukan para tersangka yang terlibat dalam proyek ini.

Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp 50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak pada Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016 dengan total Rp 117,68 miliar.

Tags: , ,