Tokoh Senior PPP Solo Kritik Wacana Pilkada 2024

Tokoh Senior PPP Solo Kritik Wacana Pilkada 2024

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah membahas terkait usulan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 untuk dikembalikan ke tahun 2022 dan 2023.

Mudrick Sangidoe -Tokoh senior PPP asal Solo- mengingatkan bahwa pemerintah agar tidak membuat kebijakan untuk sekadar kepentingan politik.

Mudrick juga menilai bahwa Pilkada serentak 2024 bisa menguntungkan pihak tertentu.

Pasalnya, selama beberapa tahun jabatan pimpinan daerah akan diganti pelaksana tugas.

Pada hari Jumat (29/1/2021) kemarin, Mudrick menuturkan, “Jangan kebijakan itu untuk menggebuk lawan politik. Biar lawan tidak bisa maju Pilpres”.

Seperti yang diketahui, sejumlah pengamat sebelumnya juga menyoroti terkait Pilkada 2024 yang menyulitkan sejumlah kepala daerah potensial maju Pilpres.

Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kenapa takut sama Anies? Sesuai aturan yang sudah ada saja, jangan diganti-ganti karena kepentingan politik,” tutur Mudrick.

Pihaknya juga meminta para elite tidak mengatasnamakan penanganan Covid-19 untuk kepentingan politik.

Baca Juga:  Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Bakal Dibuka, Ini Cara Daftarnya!

Mudrick menyampaikan, “Sedikit-sedikit dikaitkan dengan Covid-19, padahal untuk kepentingan politik. Jangan seperti itulah”.

Untuk informasi, DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Draf RUU Pemilu yang saat ini sudah diserahkan ke Badan Legislasi DPR mengatur jadwal Pilkada 2022.

Pasal mengenai jadwal Pilkada 2022 tertuang dalam Pasal 731 ayat (2) draf RUU Pemilu yang diterima dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek). Berikut ini bunyi lengkap Pasal 731 Draf RUU Pemilu:

Pasal 731

(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.

Baca Juga:  Dilantik 26 Februari 2021, Pemkot Solo Sudah Siapkan Ajudan Untuk Gibran

(2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.

(3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Diketahui bersama, ada empat fraksi di DPR (PDIP, PKB, PAN, PPP) menginginkan Pilkada digelar pada 2024. Ada pula tiga fraksi di DPR (Golkar, Demokrat, Nasdem) menyatakan sebaiknya pilkada tetap digelar pada 2022-2023 atau sesuai dalam draf RUU Pemilu.

Tags: , ,