Transaksi Pakai Dinar-Dirham, Pendiri Pasar Muamalah di Depok Ditangkap

Transaksi Pakai Dinar-Dirham, Pendiri Pasar Muamalah di Depok Ditangkap

Pada hari Selasa (2/2/2021) malam kemarin, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap pendiri Pasal Muamalah Depok, Jawa Barat yakni Zaim Saidi.

Seperti yang diketahui, pasar tersebut sempat menarik perhatian publik lantaran bertransaksi menggunakan koin dinar dan dirham.

Pihak pemerintah daerah setempat pun sempat melaporkan hal tersebut ke Satpol PP Kota Depok.

Pada hari Rabu (3/2/2021) hari ini, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri menuturkan, “Benar (Zaim Saidi ditangkap)”.

Tetapi, Rusdi belum menuturkan lebih lanjut terkait dengan alasan penangkapan tersebut.

Termasuk, Direktorat yang menangani perkara itu hingga harus menangkap pendiri pasar tersebut.

Terpisah, Zakky Fauzan -Lurah Tanah Baru- menjelaskan bahwa aktivitas pasar tersebut sedang dalam pendalaman oleh aparat kepolisian.

Baca Juga:  UMKM Dapat Keringanan Terkait Pembayaran Royalti Lagu dan Musik

Zakky menjelaskan bahwa Pasar Muamalah beroperasi setiap Minggu per dua pekan sekali di Jalan Raya Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Pasar Muamalah dibuka di sebuah ruko milik seorang warga bernama Zaim (60) dan beroperasi mulai pukul 7.00-11.00 WIB.

Zakky menyebut bahwa transaksi di pasar tersebut menggunakan koin dinar dan dirham. Pasar tersebut menjual sejumlah barang seperti sendal nabi, parfum, makanan ringan, madu, hingga pakaian.

Zakky mengatakan, “Yang saya ketahui untuk proses pembayaran pada transaksi jual beli di Pasar Muamalah dengan menggunakan koin dinar dan dirham”.

Untuk informasi, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan atau penjara paling lama satu tahun.

Baca Juga:  Lia Eden Meninggal Dunia, Ini Jejak Kontroversialnya

Selain itu, orang tersebut dibebankan denda maksimal Rp 200 juta.

Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi menerangkan bahwa ketentuan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Erwin menjelaskan Pasal 21 UU tentang Mata Uang menyebutkan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya.

Tags: , ,