UMKM Dapat Keringanan Terkait Pembayaran Royalti Lagu dan Musik

UMKM Dapat Keringanan Terkait Pembayaran Royalti Lagu dan Musik

Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan pemerintah (PP) yang mengatur royalti hak cipta lagu dan musisi.

PP tersebut yakni mewajibkan kafe hingga toko membayar royalti saat memutar lagu secara komersial.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

PP tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.

Dalam PP tersebut, diatur tentang perlindungan sebuah karya dan pembayaran royalti yang kerap diputar dalam beberapa tempat. Royalti yang diatur dalam regulasi ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya cipta atau produk yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Baca Juga:  Rutan Klas IA Solo Digeledah, Petugas Temukan Sajam dan HP

Meski demikian, Freddy Harris selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mendapatkan keringanan pembayaran royalti tersebut.

Dalam konferensi pers daring pada hari Jumat (9/4/2021), Freddy mengatakan, “Jadi untuk UMKM, kafe-kafe UMKM ada keringanan royalti”.

Melansir dari PP Nomor 56 Tahun 2021, keringanan pembayaran royalti untuk UMKM diatur dalam Pasal 11 beleid tersebut.

Dalam Pasal 11 ayat (1) PP tersebut menyatakan, setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti.

Baca Juga:  KAI Commuter Terbitkan Kartu Multi Trip Edisi Khusus Solo

Detail mengenai besaran keringanan pembayaran royalti lagu dan musik bagi pelaku UMKM akan diatur dalam aturan turunan setingkat Peraturan Menteri.

Freddy juga menambahkan bahwa pembayaran royalti lagu dan musik akan diwajibkan bagi setiap orang yang menggunakannya untuk kepentingan komersialisasi.

“Kalau enggak komersial enggak apa-apa,” jelasnya.

Untuk diketahui, mengacu kepada PP Nomor 56 Tahun 2021, pembayaran royalti akan dikenakan pada sejumlah tempat dan jenis kegiatan komersial. Diantaranya yakni mulai dari seminar, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab, bank, hotel, hingga usaha karaoke.

Tags: , ,