UN 2021 Dihapus, Ini Respon Bupati Karanganyar

UN 2021 Dihapus,

Seperti yang telah diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) secara resmi telah menghapus ujian nasional jenjang SD, SMP, dan SMA.

Hal itu telah ditekankan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada awal Februari 2021 lalu.

Melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Nadiem menyebut bahwa penghapusan ini terkait kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat.

Nadiem mengatakan, perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan,” kata Nadiem.

Baca Juga:  Tinjau Masjid Sriwedari, Gibran Ungkap Dana CSR Seret Karena Covid-19

Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati Karanganyar Juliyatmono pun memberi tanggapan.

Yuli sapaan akrab Bupati Karanganyar itu menilai bahwa perlu ada kurikulum yang standar sehingga para murid saat ini tidak bingung dalam proses belajarnya.

Pasalnya, di masa pandemi Covid-19 ini para murid hanya bisa melakukan pembelajaran melalui media online atau daring.

Pada hari Minggu (7/2/2021) kemarin, Yuli menuturkan, “Saat ini di masa pandemi Covid-19 bisa dimaklumi mengapa UN dihapus tapi harus ada kebijakan jangka panjang”.

“Jangan sampai nanti berganti terus, antara satu konsep dengan lainnya sehingga anak yang sudah enjoy dipaksa untuk beradaptasi lagi,” sambungnya.

Yuli juga berharap bahwa para guru dan murid dapat bekerjasama dalam proses belajar dan mengajar.

Baca Juga:  Terkait IPO Persis Solo, Gibran Minta Kaesang Tak Terburu-Buru

“Butuh kerjasama dan kerja ekstra keras dalam masa pembelajaran saat ini”, katanya.

“Kita tidak tahu bagaimana lulusan kita nanti kedepannya,” tambahnya.

Meski pihaknya sedikit keberatan dengan penghapusan ujian atau menggantinya dengan sistem penilaian baru tersebut, politikus Golkar itu masih percaya sepenuhnya dengan segala kebijakan dari Kemendikbud.

“Kami serahkan kepada Kementerian sepenuhnya, saya yakin sudah ada solusi”, katanya.

“Tapi saya harap untuk putra putri di sekolah juga harus dipahami kompetensinya, jangan semua sekolah disamaratakan”, tutupnya.

Tags: , ,