Undang Sumantri Selesai Jalani Pemeriksaan KPK

Undang Sumantri Selesai Jalani Pemeriksaan KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Undang Sumantri (USM). Meskipun telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, namun Undang hingga saat ini untuk sementara belum ditahan penyidik KPK.

Undang sebelumnya diketahui merupakan mantan Kabag Umum Ditjen Pendidikan Islam Kemenag. Undang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah proyek di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Undang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan perintah khusus dari pihak tertentu terkait pengumuman lelang dalam proyek di Kementerian Agama (Kemenag).

“Penyidik KPK mengkonfirmasi terkait adanya dugaan perintah khusus dari pihak tertentu kepada tersangka USM (Undang Sumantri) untuk segera dilakukannya pengumuman lelang,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/10:2020).

Baca Juga:  Soal Pengadaan Mobil Dinas, KPK Beri Penjelasan

Ali menjelaskan, penyidik KPK memang mengagendakan pemeriksaan terhadap Undang dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenag Tahun 2011.

KPK pada 16 Desember 2019 telah menetapkan Undang sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di Kemenag tersebut. KPK menduga telah terjadi dua dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara yang menjerat Undang.

Perkara pertama diduga terkait proyek pengadaan peralatan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah dengan dugaan kerugian keuangan negara setidaknya Rp 12 miliar.

Perkara kedua diduga terkait pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Diduga terdapat kerugian negara sekitar Rp4 miliar.

Baca Juga:  Jangan Menutup Diri Jika Positif Corona Virus, Corona Bukan Aib

Tersangka Undang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,