Usut Perkara Eks Bupati Bogor, KPK Panggil PPAT

Usut Perkara Eks Bupati Bogor, KPK Panggil PPAT

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa seorang saksi bernama Dedy Suwandi seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menurut Ali, pemeriksaan Suwandi diduga terkait penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait pemotongan uang dan gratifikasi atas nama tersangka Rachmat Yasin, mantan Bupati Bogor, Jawa Barat, periode masa jabatan 2008 hingga 2014.

“Yang bersangkutan (Dedy Suwandi/PPAT) dijadwalkan diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin). Pemeriksaan terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemotongan uang dan gratifikasi mantan Bupati Bogor,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/11/2020).

Baca Juga:  Mahfud MD Ditantang FPI Untuk Tracing di Solo & Surabaya

Tersangka Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp 8.93 miliar.

Uang tersebut diduga untuk biaya operasional Rachmat dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.

Tersangka Rachmat diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor. Gratifikasi itu diduga untun memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Alphard Vellfire senilai Rp825 juta dari pengusaha.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja atau satu bulan.

Baca Juga:  Sempat Mangkir Tanpa Alasan, KPK Jemput Paksa Eks Direktur PT Garuda Indonesia

Tersangka Rachmat disangkakan telah melanggar Pasal 12 Huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Podana).

Tags: , ,