Wamenkumham: Edhy Prabowo-Juliari Batubara Layak Dituntut Pidana Mati

Wamenkumham: Edhy Prabowo-Juliari Batubara Layak Dituntut Pidana Mati

Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) menilai, bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara layak untuk dituntut dengan hukuman mati.

Pasalnya, kedua mantan Menteri itu melakukan korupsi di saat Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Omar pada hari Selasa (16/2/2021) kemarin, dalam diskusi online yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan tema ‘Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi’.

Omar awalnya bicara soal modifikasi hukum acara pidana di masa pandemi Covid-19.

Kemudian ia menyampaikan bahwa tindak pidana yang dilakukan di saat pandemi harus dimaknai sebagai hal memberatkan.

Omar menjelaskan, “Dalam konteks penegakan hukum pidana di situ ada modifikasi hukum acara pidana. Yang pertama adalah secara materiil kasus-kasus pidana yang ada tidak menimbulkan persoalan yang berarti dalam penegakan hukum artinya secara materiil tidak menimbulkan persoalan tidak ada kendala di situ, justru sebaliknya kejahatan yang dilakukan di era pandemi seperti ini harus dimaknai sebagai hal yang memberatkan”.

Lalu ia menyinggung terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo dan Juliari Batubara.

Omar menjelaskan bahwa Edhy dan Juliari melakukan korupsi di saat keadaan darurat yakni pandemi Covid-19.

Maka dari itu, pihaknya menilai kedua mantan menteri tersebut layak dituntut dengan ancaman hukuman mati.

Ia juga menambahkan alasan kenapa dua mantan menteri itu layak diancam dengan tuntutan hukuman mati. Yaitu, kejahatan keduanya dilakukan di saat pandemi dan yang kedua, korupsi tersebut dilakukan dalam jabatan sebagai menteri.

“Karena menurut hemat saya ada paling tidak ada dua alasan pemberatan bagi kedua orang ini, pertama mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat dalam konteks ini adalah Covid-19, dan kedua melakukan kejahatan itu dalam jabatan. Jadi dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor”, kata Omar.

Tags: , ,