Warga Yang Tak Mau Divaksin Bisa Dipidana

Warga Yang Tak Mau Divaksin Bisa Dipidana

Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona.

Hal tersebut lantaran vaksinasi Covid-19 adalah bersifat wajib.

Edward mengatakan, vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.

Dalam webinar PB IDI hari Sabtu (9/1/2021) kemarin, Edward menyampaikan, “Ketika pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan, ini merupakan suatu kewajiban”.

Ia juga menyampaikan bahwa sanksi pidana itu bisa berupa denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus.

Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta.

Baca Juga:  Kasus Covid-19 Kota Solo Hampir Sentuh 7.000 Kasus

Edward menambahkan, “Jadi ketika vaksin wajib, maka jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya”.

Tetapi, hukum pidana ini menjadi sarana paling akhir. Artinya, hal ini dilakukan setelah penegakan hukum yang lain tak berfungsi.

Ia juga menegaskan, “Sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan, bersifat persuasif dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan”.

“Artinya sosialisasi dari dokter, tenaga medis, itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah hingga tenaga medis dapat melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi covid-19.

Dengan demikian, ada kesadaran dari masyarakat untuk mau divaksinasi.

Baca Juga:  TNI Mulai Bangun Rumah Sakit Lapangan Darurat Covid-19 di Solo

Seperti yang diketahui, vaksinasi Covid-19 rencananya dimulai pada pekan ini di mana Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksinasi.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac, China, yang dibeli Pemerintah Indonesia suci dan halal.

Hal tersebut merupakan hasil sidang Komisi Fatwa MUI yang digelar pada Jumat (8/1/2021) siang.

“Setelah dilakukan diskusi panjang dari penjelasan auditor, maka Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduki Sinovac suci dan halal,” ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am dalam konferensi pers secara virtual, Jumat sore.

Tags: , ,